Kementrian Kehutanan Menggandeng KPK dalam Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan di Kalimantan Tengah

Palangka Raya-SOBINFOMEDIA, 21 Januari 2013. Banyaknya kasus-kasus kejahatan kehutanan yang terjadi di Kalimantan Tengah yang melibatkan investor-investor Besar Perkebunan Kelapa Sawit dan Pertambangan, dinilai banyak pihak masih belum diselesaikan secara tegas dan adil. Pemerintah beserta aparat penegak hukumnya masih belum berani menindak otak pelaku kejahatan kehutanan (pembalakan liar, pelanggaran penggunaan kawasan Hutan dll).  Hal itu terungkap dalam acara Dialog Publik Awal Tahun dengan Tema “Refleksi Kasus Kehutanan tahun 2012 untuk Membangun  Resolusi tahun 2013” yang diselenggarakan oleh Lembaga Save Our Borneo, Walhi Kalimantan Tengah, KEMITRAAN dan Rainforest Foundation Norwegia di Palangka Raya tanggal 21 Januari 2013 kemarin.

Disbun Kotim Tak Ketahui PBS Lakukan Pelanggaran

Salah satu areal Konsesi perkebunan kelapa Sawit yang
ada di Kalteng yang dibangun diatas areal bermasalah
dari segi hukum

Sampit, Kalteng, 26/11 (ANTARA) - Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan besar swasta (PBS) dengan menggarap kawasan hutan produksi. "Kami tidak mengetahui secara pasti kasusnya karena Disbun Kabupaten Kotim hanya berwenang menangani budi daya saja," kata Kepala Disbun Kabupaten Kotim, Sugian Noor di Sampit.

Masalah perizinan, kata dia, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itu Disbun tidak mengetahui secara pasti terkait perizinan tersebut. Ia juga mengaku sebelumnya telah didatangi aparat kepolisian yang informasinya dari tim Mabes Polri yang sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran tersebut.